NEWS

Penyebab Beberapa Perusahaan BUMN Ditutup

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menutup tujuh perusahaan BUMN yang sudah tidak beroperasi. Penutupan ditargetkan selesai akhir 2021. Langkah ini sejalan dengan upaya kementerian merampingkan jumlah BUMN menjadi 40 perusahaan. Dari sebelumnya sebanyak 142 perusahaan.

Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menilai, penutupan perusahaan-perusahaan BUMN sebetulnya bukan sesuatu hal baru. Rencana ini bahkan sudah ada sejak dulu. Apalagi beberapa BUMN sendiri telah berhenti beroperasi sejak lama.

Menurutnya, keinginan Erick Thohir untuk mengubur BUMN tersebut menjadi langkah tepat. Sebab jika tidak dilakukan, bakal berdampak kepada BUMN lain.

ICW Beberkan Satu Akun Buzzer Politik Kantongi Sekitar Rp7 Juta Tiap Bulan

“BUMN-BUMN itu sudah jadi bangkai. Tinggal dikubur saja selesai,” kata Didik saat dihubungi kepada merdeka.com.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, ada berbagai faktor yang menyebabkan penutupan BUMN memakan waktu lama. Pertama, secara politis. Hitung-hitungannya bukan lagi sekadar masalah untung rugi bagi negara. Tapi berkaitan juga dengan persepsi publik. Bahwa perusahaan BUMN dimatikan karena merugikan keuangan negara.

“Padahal ya daripada terus berjalan lebih baik BUMN-nya di likuidasi memang yang tidak produktif. Jadi itu secara politik jadi hambatan,” kata Bima dihubungi terpisah.

Selama ini belum banyak yang berani mengambil langkah seperti dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Karena khawatir akan dicap merugikan aset negara. Mengingat BUMN seharusnya didorong tetap hidup dan bisa lebih sehat.

OJK Jaga Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil, Dorong Sinergi Bersama Percepat Pemulihan Perekonomian

Faktor kedua menyangkut kekhawatiran soal transisi. Mengenai nasib karyawan, kesejahteraan, kepastian jenjang karir para karyawan yang perusahaannya dilikuidasi atau digabungkan dengan perusahaan lainnya. Ini harus dipikirkan baik-baik.

“Jadi banyak yang masih khawatir dalam hal hubungan industrial proses transisinya tidak akan mulus. Artinya banyak yang berprestasi bahwa efisiensi BUMN pasti akan merugikan pekerja. Padahal belum tentu,” kata dia.

Faktor terakhir soal biaya. Bima menilai melakukan penutupan BUMN itu juga tidak murah. Karena harus dilakukan analisis, melalui skema-skema lain, kemudian secara politik harus meyakinkan DPR. Dan semua proses tersebut cukup panjang.

“Dan ini adalah proses yang cukup panjang dan sebetulnya mahal juga biayanya. Nah itu yang membuat kenapa kok baru-baru ini,” ucapnya.┬á[noe]

Konten Asli

 

Tinggalkan Balasan